Ketegangan politik di Kabupaten Pati memanas. DPRD setempat sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Alasan pemakzulan ini mencuat dari berbagai fraksi, mulai dari kisruh pengisian jabatan Direktur RSUD Soewondo hingga pergeseran anggaran tahun 2025.
Ketua Fraksi PKS, Narso, menegaskan langkah ini diambil demi menindak dugaan pelanggaran sumpah jabatan. Senada dengan itu, Joni Kurnianto dari Partai Demokrat menilai sudah saatnya DPRD menggunakan hak angket untuk mengusut kebijakan Bupati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, pun mengetuk palu sebagai tanda dimulainya proses investigasi kebijakan yang dianggap memicu kegaduhan di Bumi Mina Tani.
Unjuk Rasa Berujung Ricuh
Desakan warga agar Sudewo mundur sudah lama bergema, puncaknya terjadi pada aksi besar di depan Kantor Bupati, Rabu (13/8). Meski kebijakan kenaikan PBB hingga 250% sudah dibatalkan, massa tetap turun ke jalan.
Kericuhan pecah setelah massa melempar botol dan benda tumpul ke arah aparat. Polisi merespons dengan water cannon dan gas air mata. Bahkan, sejumlah demonstran sempat masuk ke Gedung DPRD dan merusak fasilitas di dalamnya.
Sudewo sempat menemui massa dan meminta maaf, namun kembali mendapat hujan lemparan botol dan sandal. Ajudannya pun terlihat menangkis lemparan menggunakan tameng polisi.
Baca Juga:
Andre Taulany: “Anak Gue Bukan Saksi Sidang!”
Tangis Zara Yupita Azra: Tertekan Sistem, Bukan Pelaku Utama?
Pemerintah Pusat Turun Tangan, Korban Bertambah
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan terus memantau situasi Pati. Ia meminta semua pihak menahan diri dan mencari solusi terbaik bersama Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah pusat juga menghormati hak DPRD untuk menggulirkan pemakzulan.
Dinas Kesehatan Pati mencatat ada 64 korban luka akibat bentrokan, sebagian besar menjalani rawat jalan. Polisi mengamankan 11 orang yang diduga menjadi provokator. Sebuah mobil dinas polisi bahkan dilaporkan terbakar di lokasi kejadian.
Kontroversi dan Kekayaan Bupati Pati
Sudewo dikenal sebagai sosok yang memicu protes publik karena kebijakan yang dinilai memberatkan warga. Selain kenaikan PBB, ia juga pernah dikritik atas pemutusan kontrak tenaga honorer RSUD dan regrouping sekolah.
Terlepas dari kontroversi tersebut, laporan LHKPN April 2025 menunjukkan harta Sudewo mencapai Rp31,5 miliar. Mayoritas berupa aset tanah dan bangunan, serta deretan kendaraan mewah seperti BMW X5, Toyota Alphard, hingga Land Cruiser.
Aturan Pemakzulan Bupati Pati
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dapat diberhentikan jika melanggar sumpah jabatan, melakukan perbuatan tercela, tidak menjalankan kewajiban, atau alasan lain yang diatur dalam undang-undang. Proses pemberhentian dilakukan DPRD melalui usulan kepada Menteri melalui Gubernur.
Baca Juga:
Eiichiro Oda Tanggapi Bendera One Piece? Ini Fakta Sebenarnya!
Vladimir Putin Siap Bertemu Zelensky, Tapi Ada Syaratnya
Kasus Sudewo menjadi salah satu drama politik daerah yang paling disorot tahun ini. Kombinasi kebijakan kontroversial, aksi unjuk rasa besar-besaran, hingga kekayaan fantastis membuat publik menaruh perhatian penuh. Tinggal menunggu waktu, apakah Pansus benar-benar akan menyingkirkan Sudewo dari kursi Bupati, atau ia tetap bertahan sampai akhir masa jabatannya.
