Kabar Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Wakil Presiden tersebut menyampaikan niat mundur di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali mencuat setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Informasi mengenai keinginan Gibran untuk mundur disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa, 10 November 2026. Menurutnya, Gibran menyampaikan niat tersebut ketika bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas berbagai perkembangan hukum serta politik yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Menyampaikan niat untuk mengundurkan diri bukan berarti Gibran sudah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Sampai keterangan Istana disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai berakhirnya masa jabatan tersebut.
Lantas, bagaimana kronologi pertemuan Gibran dan Prabowo? Apa tanggapan Presiden, DPR, hingga PKB mengenai persoalan ini? Berikut pembahasan lengkapnya.
Kronologi Pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana
Pertemuan antara Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada Selasa pagi, 10 November 2026. Momen tersebut menjadi perhatian publik karena terjadi ketika polemik dokumen pendidikan Gibran kembali berkembang.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam kesempatan tersebut, keduanya membahas situasi yang muncul setelah adanya putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menurut Prasetyo, Wakil Presiden menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk respons terhadap dinamika yang sedang berkembang.
Meski begitu, Prabowo tidak disebut menolak keinginan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran mengenai langkah yang perlu ditempuh.
Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga:
IHSG Anjlok Parah! MSCI Ancam Turunkan Status Indonesia
Yaqut Cholil Qoumas Ditahan, Ini Kronologi Kasusnya
Gibran Tetap Hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional
Menariknya, setelah kabar mengenai niat pengunduran dirinya mencuat, Gibran tetap menjalankan agenda kenegaraan.
Pada Selasa, 10 November 2026, Gibran terlihat menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta.
Dalam tayangan yang ditampilkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Gibran tampak mengenakan jas hitam, dasi biru, dan peci hitam. Ia berjalan di belakang Presiden Prabowo ketika memasuki area Istana Negara.
Gibran juga terlihat berdiri bersama jajaran pejabat tinggi negara. Sejumlah tokoh yang tampak berinteraksi dengannya di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Kehadirannya dalam agenda tersebut menunjukkan bahwa Gibran masih menjalankan aktivitas kenegaraan di tengah berkembangnya pemberitaan mengenai niat pengunduran dirinya.
Gibran Mengajukan Pengunduran Diri, Bagaimana Respon Prabowo?
Munculnya kabar pengunduran diri Gibran sempat memunculkan berbagai spekulasi mengenai sikap Presiden Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi bahwa tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Wakil Presiden untuk mundur.
Menurut penjelasannya, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan setelah mendengarkan apa yang disampaikan Gibran dalam pertemuan tersebut.
Salah satu pembahasan penting adalah permintaan Gibran untuk mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.
Pemerintah juga menyatakan menghormati langkah hukum yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Meski Presiden tidak menyampaikan penolakan, hal ini juga tidak bisa langsung diartikan sebagai pengesahan pengunduran diri Gibran. Status jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti prosedur ketatanegaraan yang berlaku.
Gibran Berencana Membuktikan Dokumen Pendidikan melalui PTUN
Di tengah polemik yang berkembang, Gibran menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran menyebut akan memperjuangkan persoalan tersebut dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Langkah tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi objek pemeriksaan di lingkungan peradilan.
Namun, perlu dipahami bahwa rencana menempuh jalur hukum tidak sama dengan gugatan atau permohonan PK yang sudah resmi diajukan dan diterima pengadilan.
Setiap proses hukum tetap harus memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran dan Putusan MK-MA
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika persoalan dokumen pendidikannya kembali menjadi sorotan setelah dua perkembangan hukum penting.
Kedua perkembangan tersebut berasal dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meski sama-sama berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, keduanya menangani objek perkara yang berbeda.
1. Putusan MK terkait dokumen pendidikan Gibran
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Mahkamah juga membahas dokumen seperti certificate of attendance yang dinilai tidak menerangkan keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
Namun, permohonan yang diajukan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
2. Putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Instansi terkait juga diperintahkan untuk mencabut dokumen tersebut.
Salinan lengkap putusan tersebut kemudian dipublikasikan pada 10 November 2026.
Kedua putusan inilah yang kemudian memperbesar perhatian publik terhadap persoalan dokumen pendidikan Gibran, baik dari sisi hukum maupun politik.
Gibran Mengajukan Pengunduran Diri, Bagaimana Respon DPR?
Selain berkembang di lingkungan peradilan, polemik dokumen pendidikan Gibran juga mulai mendapat perhatian serius dari parlemen.
Puluhan anggota DPR RI dari berbagai fraksi dikabarkan telah menandatangani dokumen persetujuan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Jumlah anggota yang memberikan tanda tangan disebut telah melampaui 25 orang.
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu mekanisme yang rasional dan efisien untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Meski demikian, PDIP belum berencana langsung menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 10 November 2026.
Menurut Andreas, komunikasi dan pembahasan di internal fraksi masih berlangsung. Pihaknya juga akan mencermati perkembangan politik yang terjadi sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan Gibran.
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa persidangan dengan menghimpun masukan dari seluruh fraksi, alat kelengkapan dewan, dan anggota DPR.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil harus mengikuti mekanisme serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
Baca Juga:
Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Ini Sosok di Baliknya
Profil Hengki Haryadi, Jenderal Pemburu Preman
Cak Imin dan PKB Masih Menunggu Perkembangan Kasus Gibran
Respons politik juga datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.
Ketika dimintai tanggapan mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri, Cak Imin menyampaikan bahwa partainya masih memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut.
Ia menegaskan bahwa PKB belum mengambil sikap resmi dan masih mencermati dinamika politik yang sedang berlangsung.
Menurut Cak Imin, keputusan partai nantinya juga akan mempertimbangkan masukan dari Fraksi PKB di DPR.
Hingga saat memberikan pernyataan pada Selasa, 10 November 2026, Fraksi PKB disebut belum menyampaikan pandangan resmi mengenai persoalan tersebut.
PKB masih menunggu komunikasi dan konsolidasi antarfraksi di parlemen sebelum menentukan langkah politik selanjutnya.
Apakah Gibran Sudah Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden?
Ini menjadi salah satu pertanyaan paling penting di tengah ramainya pemberitaan mengenai Gibran.
Jawabannya, belum ada konfirmasi bahwa Gibran sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden berdasarkan keterangan Istana pada 10 November 2026.
Informasi yang disampaikan Prasetyo Hadi hanya mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus mengikuti konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.
Artinya, pernyataan ingin mundur tidak otomatis membuat jabatan Wakil Presiden menjadi kosong.
Masyarakat perlu membedakan antara niat pribadi, proses pengunduran diri secara resmi, dan berakhirnya masa jabatan berdasarkan ketentuan hukum.
FAQ Seputar Berita Gibran Mengajukan Pengunduran Diri
1. Apakah benar Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo?
Benar. Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo pada 10 November 2026. Namun, belum ada pengumuman resmi bahwa dirinya berhenti sebagai Wakil Presiden.
2. Mengapa Gibran ingin mengundurkan diri?
Keinginan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan setelah adanya putusan MK dan MA serta dinamika politik di DPR.
3. Apakah Prabowo menolak keinginan Gibran?
Tidak. Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran.
4. Apa langkah hukum yang akan ditempuh Gibran?
Gibran berencana membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen dari SD hingga S1. Ia juga berencana mengajukan PK di MA.
5. Apa itu Hak Menyatakan Pendapat DPR?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Penggunaannya harus mengikuti prosedur konstitusional dan tidak otomatis memberhentikan pejabat negara.
6. Bagaimana tanggapan PKB?
Ketua Umum PKB Cak Imin menyatakan partainya masih menunggu perkembangan dan masukan dari Fraksi PKB di DPR sebelum menentukan sikap.
7. Apakah putusan MK dan MA otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan?
Tidak. Kedua putusan berkaitan dengan dokumen pendidikan dan administrasi, sedangkan pemberhentian Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
Baca Juga:
Viral! Amien Rais Singgung Prabowo, Ini Faktanya
Sudaryono Resmi Pimpin BGN, Ini Profil Lengkapnya
Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo pada 10 November 2026 di tengah polemik dokumen pendidikan dan putusan MK serta MA. Prabowo memberikan sejumlah masukan, sementara Gibran berencana menempuh jalur hukum.
Di sisi lain, DPR mulai mendorong Hak Menyatakan Pendapat dan PKB masih menunggu perkembangan. Namun, niat mundur tersebut belum berarti Gibran resmi berhenti sebagai Wakil Presiden karena tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.
