Kabar mengejutkan datang dari dunia politik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026).
Keputusan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena Gibran masih memiliki sisa masa jabatan hingga 2029. Pengunduran dirinya sekaligus membuat kursi RI-2 mengalami kekosongan dan memunculkan pertanyaan mengenai siapa sosok yang akan menggantikannya.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun mulai mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Bahkan, proses pemilihan wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026.
Lantas, bagaimana proses pengunduran diri Gibran dan tahapan pemilihan penggantinya? Berikut penjelasannya!
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut dilakukan secara langsung sekitar pukul 11.20 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian mengonfirmasi bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI atas permintaan sendiri.
Ia juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Menariknya, Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik dalam surat pengunduran dirinya.
Beberapa jam setelah penyerahan surat, Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Prabowo menyatakan menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Ia juga menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.
Baca Juga:
Gibran Mengajukan Pengunduran Diri, Ada Apa di Baliknya?
Sudaryono Resmi Pimpin BGN, Ini Profil Lengkapnya
Pengunduran Diri Gibran Tidak Berkaitan dengan Ijazah?
Setelah mengajukan pengunduran diri, Gibran memberikan pernyataan melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya.
Dalam pernyataan tersebut, ia menegaskan bahwa keputusannya mundur dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
Gibran juga menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendidikannya tersedia secara lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.
Pernyataan tersebut muncul setelah polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi perhatian publik.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah di luar negeri.
Persoalan tersebut kemudian memicu dinamika politik di parlemen, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh sejumlah anggota DPR.
Di tengah situasi tersebut, Gibran akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Jadwalkan Pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR langsung mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Dalam rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), MPR menyepakati pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden pengganti Gibran.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
MPR juga mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua kandidat beserta dokumen persyaratannya.
Selanjutnya, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan persyaratan sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
MPR juga membentuk tim verifikasi yang melibatkan 36 anggota untuk memeriksa dokumen kedua calon tersebut.
Baca Juga:
Suahasil Nazara Jadi Menkeu, Ini Sosok di Baliknya
Profil Hengki Haryadi, Jenderal Pemburu Preman
Lima Tahapan Pemilihan Wakil Presiden Republik Indonesia
Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung melalui penunjukan presiden. Ada mekanisme konstitusional yang harus dijalankan sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Berikut lima tahapan yang perlu diketahui:
1. Pengunduran Diri Wakil Presiden
Tahapan pertama dimulai ketika Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan MPR.
Setelah surat tersebut diterima dan diproses sesuai ketentuan, jabatan wakil presiden dinyatakan kosong.
2. Presiden Mengajukan Dua Nama Calon Wapres
Setelah menerima surat permintaan dari MPR, Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden.
Kedua kandidat harus disertai dokumen persyaratan pencalonan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan.
3. MPR Melakukan Verifikasi Calon
Dua nama yang diajukan presiden selanjutnya diperiksa oleh tim verifikasi MPR.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan masing-masing kandidat sebelum mengikuti pemilihan.
4. MPR Menggelar Sidang Paripurna
Setelah proses verifikasi selesai, MPR mengadakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, presiden berwenang menentukan salah satu kandidat.
5. Penetapan dan Pelantikan Wapres Terpilih
Tahapan terakhir adalah penetapan hasil pemilihan melalui Ketetapan MPR.
Calon yang terpilih kemudian dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.
Dengan mekanisme tersebut, pengisian kursi RI-2 tetap harus mengikuti prosedur konstitusional dan bukan melalui pemilihan umum secara langsung.
Bung Hatta dan Gibran, Dua Wapres yang Mengundurkan Diri
Pengunduran diri Gibran juga menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia.
Pasalnya, Gibran menjadi wakil presiden kedua yang mengundurkan diri dari jabatannya setelah Mohammad Hatta atau Bung Hatta.
Wakil presiden pertama Indonesia tersebut mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 karena memiliki perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Proses pengunduran diri Bung Hatta sempat mengalami penolakan dari DPR. Namun, ia tetap mempertahankan keputusannya hingga akhirnya disetujui parlemen pada 30 November 1956.
Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957.
Kini, setelah hampir tujuh dekade, Indonesia kembali menghadapi peristiwa serupa melalui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga:
Viral! Amien Rais Singgung Prabowo, Ini Faktanya
Bupati Cilacap Diciduk KPK, 27 Orang Ikut Diamankan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu peristiwa politik yang menyita perhatian publik pada November 2026. Keputusan ini menyebabkan kekosongan jabatan RI-2 sehingga diperlukan proses konstitusional untuk menentukan sosok penggantinya.
MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026, sementara Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua kandidat nantinya akan melalui proses verifikasi dan pemilihan oleh MPR.
Dengan demikian, proses pergantian wakil presiden bukan sekadar menentukan sosok baru untuk mengisi kursi RI-2, tetapi juga memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
