Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, saat ini masih diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ia diamankan lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (20/8/2025).
Menurut keterangan KPK, total ada 14 orang yang ikut dibawa dalam operasi ini. Tak hanya itu, sejumlah barang bukti berupa kendaraan juga disita, mulai dari mobil hingga motor berbagai merek.
Deretan Kendaraan Immanuel Ebenezer yang Disita
KPK berhasil mengamankan 22 kendaraan, yang terdiri dari 15 mobil dan 7 motor. Di antaranya ada Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, hingga motor-motor besar seperti Ducati.
Penyitaan ini sekaligus menjadi bukti kuat yang menambah panjang daftar barang sitaan dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
Baca Juga:
Mengulik Gaji Anggota DPR RI dan Deretan Tunjangan Menggiurkan
Ridwan Kamil Tidak Jadi Ayah Biologis Anak Lisa Mariana
Dugaan Pemerasan dalam Sertifikasi K3
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan terhadap perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Sebagai tindak lanjut, salah satu ruangan di kantor Kemnaker juga sudah disegel oleh tim KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Reaksi Pemerintah dan Menaker
Kasus ini langsung menjadi sorotan publik dan pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyebut OTT tersebut sebagai pukulan berat bagi kementeriannya. Ia menegaskan sedang melakukan pembenahan besar-besaran di internal Kemnaker, khususnya soal integritas dan transparansi layanan.
Meski begitu, Menaker menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dijalankan KPK. Ia bahkan meminta seluruh jajaran Kemnaker menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen antikorupsi.
Kasus yang menjerat Noel menambah daftar panjang pejabat publik yang terseret kasus korupsi. Presiden Prabowo dikabarkan sudah menerima laporan dan menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi siapapun yang terlibat praktik koruptif, termasuk pejabat di kabinetnya sendiri.
Baca Juga:
Kendaraan di Rumah Ridwan Kamil Disita KPK, Ada Apa?
Drama Pemakzulan Bupati Pati, Aksi Massa Memanas
Kasus OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer menjadi pengingat bahwa praktik korupsi bisa terjadi di level mana pun. Harapan publik kini tertuju pada KPK agar kasus ini ditangani secara transparan dan tuntas, sekaligus menjadi momentum perbaikan serius di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan.
