DPR RI baru aja kelar rapat bareng pemerintah buat ngebahas surat dari Presiden soal permintaan abolisi dan amnesti. Hasilnya? Disetujui tanpa banyak drama. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bilang kalau DPR udah resmi kasih lampu hijau. Salah satu poin pentingnya: Tom Lembong bebas lewat abolisi yang disetujui bareng-bareng.
Tom Lembong Bebas Usai Dapat Abolisi dari Presiden
Salah satu keputusan pentingnya adalah penghapusan proses hukum alias abolisi buat Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Jadi, meskipun sebelumnya sempat dinyatakan bersalah, sekarang dia dapet “pengampunan” dari negara.
Baca Juga:
Topan Ginting Tak Sendiri? KPK Mulai Bongkar Jaringan Suap
Kendaraan di Rumah Ridwan Kamil Disita KPK, Ada Apa?
Amnesti Massal, Termasuk Hasto
Nggak cuma itu, DPR juga nyetujui pemberian amnesti buat lebih dari seribu orang—tepatnya 1.116 terpidana. Salah satunya adalah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. Surat Presiden terkait hal ini juga dibahas bareng oleh DPR dan pejabat pemerintah lainnya, termasuk Menteri Hukum dan Pimpinan Komisi III DPR.
Kuasa hukum Tom Lembong, Ari, menyoroti Surat Edaran MA yang menyebut bahwa vonis bebas terhadap terdakwa nggak selalu berarti hakimnya salah. Dalam konferensi persnya, Ari menekankan bahwa keputusan membebaskan itu tetap punya nilai mulia selama berdasar pada fakta hukum dan integritas hakim.
Vonis Kasus Gula
Sebelumnya, Tom Lembong dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan karena dinilai melakukan pelanggaran dalam kebijakan impor gula saat menjabat Mendag. Hakim menyebut ia lalai saat mengeluarkan izin impor untuk perusahaan swasta dan dalam menunjuk koperasi milik TNI-Polri dalam operasi pasar.
Baca Juga:
Ratna Sari Dewi Soekarno Lepas Status WNI, Ada Apa?
Ribka Tjiptaning: Kudatuli Adalah Awal Reformasi, Bukan Sekadar Tragedi
Meski sempat divonis bersalah, kini Tom Lembong bebas lewat pemberian abolisi dari Presiden yang juga sudah disetujui oleh DPR. Ribuan terpidana lain pun mendapat amnesti dalam keputusan yang memicu pro dan kontra di publik. Di tengah perdebatan ini, tim kuasa hukum Tom menegaskan bahwa proses hukum harusnya dinilai dari keadilan dan integritas, bukan cuma dari putusan semata. Drama politik dan hukum ini jelas belum usai—kita tinggal tunggu babak selanjutnya.
